PENELAAHAN PEMILU 2014

PENELAAHAN PEMILU 2014

Presiden RI bapak Joko Widodo telah melantik kabinet kerjanya beberapa minggu yang lalu, banyak pihak yang memuji postur kabinet kerja Jokowi tapi tidak sedikit juga yang menilai negatif susunan kabinet kerja Jokowi. Tidak jadinya kabinet dinamai Kabinet trisakti juga mendapat tanggapan kurang baik dari beberapa pihak, meski banyak juga yang mengapresiasi pemberian nama kabinet kerja oleh Jokowi yang menunjukkan semangat kerja oleh kabinet yang mudah-mudahan tidak hanya menjadi judul saja tanpa implementasi dan isi.

PEMBENTUKAN KABINET

Kabinet kerja Jokowi dibentuk dengan segala kondisi dan situasi politik. Pembentukan kabinet juga terbaca dengan terang bahwa kabinet tidaklah 100% hak Presiden, tapi adalah permusyawarahan dengan kelompok-kelompok yang ada yang merasa menjadi paling berjasa dalam pemenangan Jokowi dalam pilpres. Saya juga melihat dan mengelompokkan ada 3 kelompok dalam penyusunan kabinet, 3 kelompok inilah yang menentukan siapa yang akan duduk di kabinet sesuai dengan porsinya masing-masing kelompok.

1.   Kelompok pertama adalah kelompok Joko Widodo sebagai presiden. Dalam penyusunan kabinet, Joko Widodo memiliki kesempatan menempatkan orang sekitar 30% dari total kabinet atau berkisar 10 kursi menteri, 10 kursi ini seluruhnya adalah kursi yang sifatnya pelayanan publik dan tidak mengatur pemasukan keuangan negara.

2.   Kelompok Kedua adalah Partai. Di kelompok ini ada PDIP, NASDEM, HANURA, PKB dan terakhir adalah PPP yang belakangan masuk ke KIH dan keluar dari KMP. Kelompok partai ini menempatkan total orangnya sebanyak 14 orang di kabinet atau sekitar 40%. Posisi kabinet yang diduduki oleh kader-kader partai ini juga semua ditempatkan di pelayanan publik, yang akan berhadapan dengan masyarakat.

3.   Kelompok ketiga adalah Jusuf Kalla. Dalam kelompok JK ini ada kolaborasi dengan Rini Sumarno dan tentu sedikit kerja sama dengan Puan Maharani. Meski pemain utamanya adalah JK dan RINI yang mana di belakangnya berdiri antrian pengusaha politik yang menjadi investor saat pilpres. Kelompok ini menentukan 30% kabinet tapi sangat menguasai perekonomian dan sumber-sumber pemasukan negara. Sepertinya inilah hasil kompromi politik antara Jokowi dan Jusuf Kalla beserta partai-partai pendukungnya.

SITUASI POLITIK

Politik itu dinamis, politik itu bukan ilmu eksakta atau ilmu matematika dengan angka pasti, politik itu bergerak sesuai kondisi dan kebutuhan. Tapi ketika kebutuhan untuk menguasai parlemen membutuhkan tawaran kursi kekuasaan, maka buntulah negosiasi dan akhirnya kekuatan KIH di parlemen seperti dipermainkan oleh Golkar dan Demokrat yang piawai memainkan irama politik. Disokong kekuatan PKS yang handal memainkan isu lewat jaringan media-medianya, jadilah KIH menjadi tak berdaya di parlemen. Ricuhnya kondisi politik di parlemen, tentu akan sangat berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan Jokowi JK, hal ini tidak baik dan bahkan bisa menjadi ancaman politik serius bagi Jokowi ke depan. Kondisi parlemen yang dikuasai oleh KMP, sangat berpotensi besar merusak dan mengganggu jalannya pemerintahan, bahkan berpotensi melengserkan Jokowi dari kursi kepresidenan terlebih jika internal Jokowi dalam pemerintahan ikut main mata dengan Koalisi Merah Putih. Ada yang akan mengambil keuntungan dari kekisruhan ini, yang lebih diuntungkan adalah pihak yang merasa bahwa ini adalah kesempatan terakhir dalam karir politiknya untuk menjadi presiden. Jokowi harus mewaspadai pergerakan internal. Inilah hambatannya, Jokowi tidak bisa lagi menawarkan kursi menteri lebih banyak ke partai karena sudah terlanjur bicara bahwa menteri dari partai hanya 16 orang. Inilah blunder komunikasi politik yang memang tujuannya adalah baik untuk meyakinkan rakyat bahwa kabinet ini adalah kabinet kerja. Jokowi mencoba merevolusi Mental para partai bahwa kekuasaan tidak untuk dibagi-bagi tapi untuk mengabdi pada masyarakat, sebuah sikap yang sulit dan hampir tidak bisa diterima oleh partai, dan akhirnya jatuh juga pada kekuatan bagi-bagi kursi kementerian dan kekuasaan.

Hubungan dengan ilmu sosial dasar

Untuk jadi seorang pemimpin bangsa dan negara, orang itu harus bisa menjadi contoh atau panutan yang baik bagi rakyatnya. Joko Widodo harus bisa lebih adil dalam pembagian kabinet, jangan hanya memprioritaskan partai maupun teman baik. Pemilihan kabinet harus disesuaikan dengan kemampuan individunya. Nyatanya sekarang setiap berdiskusi koalisi merah putih dan koalisi Indonesia hebat selalu beradu pendapat dan akhinrya berujung perkelahian mental maupun fisik. Menurut saya masalah yang dihadapi keduanya adalah ketidakpuasan hasil pemilu 2014, jadi emosi saat berbicara dengan lawan lama saat pemilu masih terbawa hingga sekarang. Tapi saya sangat yakin perdamaian diantara dua koalisi tersebut akan segera tercapai secepatnya.

Anggota kabinet kerja Jokowi-JK

Semula pengumuman kabinet akan dilaksanakan pada pukul 16.00 WIB, namun kemudian diundur menjadi pukul 17.00 WIB. Presiden Jokowi sendiri baru memulai pengumumannya tepat pada pukul 17.16 WIB. Pengumuman tersebut bertempat di taman belakang Istana Merdeka. Sejak dilantik menjadi presiden, Jokowi selalu menggunakan taman ini ketika memberikan pengumuman di Istana Merdeka. Berikut jajaran Kabinet Kerja Jokowi:

1.    Menteri Sekretaris Negara: Praktino
2.    Kepala Bappenas: Adrinof Chaniago
3.    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman: Indroyono Soesilo
4.    Menteri Perhubungan: Ignasius Jonan
5.    Menteri Kelautan dan Perikanan: Susi Pudjiastuti
6.    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Sudirman Said
7.    Menteri Pariwisata: Arief Yahya
8.    Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan: Tedjo Edhy Purdijatno
9.     Menteri Dalam Negeri: Tjahjo Kumolo
10.   Menteri Luar Negeri: Retno Lestari Priansari Marsudi
11.   Menteri Pertahanan: Ryamizard Ryacudu
12.   Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Yasonna Laoly
13.   Menteri Komunikasi dan Informatika: Rudiantara
14.   Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Yuddy Chrisnandi
15.    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Sofyan Djalil
16.    Menteri Keuangan: Bambang Brodjonegoro
17.    Menteri BUMN: Rini Soemarno
18.    Menteri Koperasi dan UKM: AAGN Puspayoga
19.    Menteri Perindustrian: Saleh Husin
20.    Menteri Perdagangan: Rahmat Gobel
21.    Menteri Pertanian: Amran Sulaiman
22.    Menteri Ketenagakerjaan: Hanif Dhakiri
23.    Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadi Mulyono
24.    Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya
25.    Menteri Agraria dan Tata Ruang: Ferry Mursyidan Baldan
26.    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Puan Maharani
27.    Menteri Agama: Lukman Hakim Saifuddin
28.    Menteri Kesehatan: Nila F. Moeloek
29.    Menteri Sosial: Khofifah Indar Parawansa
30.    Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Yohana Susana Yambise
31.    Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah: Anies Baswedan
32.    Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi: M. Nasir
33.    Menteri Pemuda dan Olahraga: Imam Nahrawi
34.    Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Marwan Djafar.